Anggota Komisi IV DPR RI Hamid Noor Yasin. Foto : Dok/Man

Parairan Indonesia yang sangat luas tentu menawarkan kekayaan pangan yang luar biasa. Produk perikanan bisa menyuplai kebutuhan pangan nasional, baik perikanan tangkap maupun budidaya. Anggota Komisi IV DPR RI Hamid Noor Yasin menilai ikan bisa menjadi kebutuhan primer dan beras menjadi sekunder.

“Paparan bentangan air yang menutup bumi Indonesia ini jauh lebih luas daripada daratan. Seharusnya ini menjadi sinyal bahwa yang hidup di air merupakan sebuah potensi menyuplai kebutuhan pokok pangan seluruh penduduk Indonesia,” kata Hamid dalam keterangan persnya yang diterima Parlementaria, Senin (13/7/2020)

Ide beberapa ilmuwan yang menyarankan agar Indonesia memperkuat perikanan, baik tangkap maupun budi daya mesti menjadi pertimbangan kuat dalam penyusunan kebijakan pangan nasional. Menjadikan Ikan sebagai kebutuhan primer dan beras sebagai sekunder merupakan ide out of the box, tapi ini merupakan solusi menarik untuk merubah pola kehidupan masyarakat Indonesia.

“Protein dari ikan ini kan sangat tinggi, selain menjadikan rakyat Indonesia semakin cerdas, juga akan menjadi perlawanan kuat terhadap ancaman stunting. Belum lagi negara kita akan menjadi lumbung pangan yang benar-benar bukan pencitraan," kata Hamid. Legislator dapil Jawa Tengah IV ini melihat, tidak dilibatkannya Kementerian Pertanian dalam beberapa kebijakan besar terkait pangan merupakan kesalahan besar pemerintah yang pertama.

Tapi, lanjutnya, kesalahan utamanya adalah tidak membangun integrasi kedaulatan pangan yang melibatkan seluruh lembaga besar. Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian PUPR, hingga LIPI, merupakan lembaga-lembaga besar yang bila bersinergi akan mewujudkan seluruh infrastruktur kedaulatan pangan dari hulu hingga hilir.

"Saya tidak terlalu mempersoalkan pemerintah menunjuk siapa koordinator food estate. Yang menjadi persoalan adalah, jangan sampai uang negara berhamburan tanpa bekas nantinya karena kegagalan memilih orang dan eksekusi kebijakan. Amanat rakyat ini sangat berat pertanggungjawabannya di masa depan," kilah Hamid.

Seperti diketahui sebelumnya, pemerintah telah menunjuk Menteri Pertahanan sebagai leading sector untuk memperkuat food estate dengan target 700 ribu hektare. Dalam konteks ini Hamid mempertanyakan, apakah selama ini sudah tepat menjadikan beras sebagai pangan primer untuk mencukupi kebutuhan nasional. Kejayaan surplus beras sudah jadi masa lalu bangsa ini.

Hanya sekitar 2 tahun saja antara 1984 sampai dengan 1986 memang surplus beras. Baru pada 1985, Indonesia memulai untuk ekspor beras. Ekspor pertama kali ke Vietnam dengan jumlah 100 ribu ton beras. Meski hanya mampu bertahan sampai tahun 1986. Berbagai versi Indonesia surplus beras, ekspor beras, dan berbagai argumen, itu tidaklah sesuai kenyataannya.

"Terbukti setiap tahun kita impor beras tanpa henti. Hanya 2 tahun saja murni tanpa impor. Kita Harus mempertanyakan, apakah beras ini solusi inti untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan kita?" ucap politisi PKS tersebut mempertanyakan. (mh/sf)